Masyarakat Tani Lakukan Demo ke DPRD dan Kantor Gubernur

BERTEKAK: anggta Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal bertekak dengan Kapolsek Medan baru AKP doni Alexander, ketika ingin menembus masuk ke kantor Gubsu. (TRIBUN MEDAN / ARI)

polrestamedan.com – Setelah dari DPRD Sumut, masyarakat tani tersebut memlakukan jalan longmarch ke kantor Gubernur. Bahkan beberapa anggota DPRD Sumut ikut ditengah-tengah masyarakat berjalan ke Kantor Gubernur, seperti syamsul Hilal,  Rahudin purba, dan  Tahan Panggabean. Senin (18/7)

Sementara itu, Kapolresta Medan yang turun di tengah-tengah demosntran, mengatakan, untuk pengamanan sendiri lebih 600 personel disiapkan. “kita siapkan personil di DPRD Sumut sekitar 200 personil, di Kantor Gubernur 200 personil, di Polresta 200 personel dan di siagakan 1 Pleton Brimob di Makabrimob,” ucap Tagam kepada www.tribun-medan.com

Sementara itu hingga pukul 17.34, 6000 masyarakat tani trsebut amsih berada di Kantor Gubernur, bahkakn mereka menggelar organ tunggal untuk menghibur mereka. Sedangkan, personel kepolisian masih terus berjaga di Kantor Gubernur.

Massa Tani Kepung DPRD-SU dan Gubernuran

Demonstrasi enam ribu masa tani yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) melakukan aksi di kantor Gubernur dan nyaris ricuh.

Pasalnya, ribuan masa tani tersebut yang dipimpin anggota Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Hilal yang melakukan aksi di kantor Gubernur kesal, ketika Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho tak kunjung menemui mereka yang melakukan aksi demonstrasi yang telah hampir sejam menunggu di kantor Gubernur, Senin (18/7).

“Kalau tidak keluar Gatot sampai jam 12.00, kita akan menerobos masuk kedalam,” teriak anggota DPRD Sumut Komisi A Syamsul Hilal ditengah-tengah demonstran.

Kedatangan ribuan masa tersebut, untuk segera mengembalikan tanah-tanah yang dikuasai Perusahaan Negara (BUMN), Perusahaan Asing dan Perusahaan Swasta yang ada di Sumut seperti tanah hak ulayat yang dimasukan dan diterbitkan HGU-nya atas nama PTPN II Tanjung Morawa untuk diminta agar segera dicabut.

Mendesak Polda sumut untuk tidak menjadi alat kekuasan dan alat mafia pertanahan yang selalu berpihak pada Perusahaan Perkebunan BUMN, Asing dan Swasta dearah dalam. Menghentikan kriminalisasi dan diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap para petani, pensiunan perkebunan, masyarakat karapan adat dan pejuang tanah rakyat.

Horeee, Gatot Turun Juga

Akhirnya perdebatan tersebut tidak berlangsung lama, pasalnya Gatot yang selalu tidak mau menemui demonstran akhirnya turun  untuk menemui demonstran dan masa kembali tenang.

Gatot yang menerima masa menyampaikan akan segera merundingkan hal ini dengan pihak DPRD dan jajarannya untuk membahas permasalahan ini dan meminta pada massa untuk bersabar atas segala tuntutan mereka.

“Saya harap masyarakat sabar, kami nanti akan membicarakannya dan mendiskusikannya ke DPRD Sumut serta memanggil pihak PTPN II, BPN Sumut ,” ucap gatot kepada Demonstran yang saat itu dirinya di kawal Kapolresta Medan Tagam Sinaga. Senin (18/7)

Namun pejelasan Gubsu tersebut tak memuaskan massa pengunjukrasa hingga selepas Zuhur massa kembali berorasi menuntut agar Gubsu keluarkan keputusan yang pro rakyat petani yakni membebaskan 5000 hektar lebih lahan eks HGU yang tersebar di Langkat, Deli Serdang, Medan Helvetia dan Tanjung Morawa.  Akhirnya setelah kurang lebih 15 Menit menemui massa, Gatot meninggalkan demonstran.(ari/tribun-medan.com)